MENYIKAPI PEMILU 2019

Pesta rakyat akan kembali digelar tahun depan (2019) berupa pilpres maupun pileg yang akan menentukan nasib negeri ke depan. Seperti  sudah menjadi kebiasaan buruk dalam setiap pemilu, para calon peserta pilpres maupun pileg mengandalkan kekuatan modal dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang kepada timses maupun rakyat sebagai pemilih (money politic). Rakyat disuap untuk memilihnya dengan imbalan berupa uang sehingga ketika tercapai keinginannya menjadi pemimpin tak pelak lagi ia menjadi korup dan dhalim dalam setiap kebijaknnya.

Hal tersebut perlu dihindari oleh masayarakat dengan maklumat bahwa politik uang Haram hukumnya dalam islam dan calon pemimpin yang menggunakan cara-cara seperti itu tidak layak dipilih. Karena pada dasarnya, memilih seorang pemimpin itu dengan tujuan agar mengamalkan kebenaran, menegakkan batasan-batasan agama, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan memilih karena diberi uang.

“Pak, ini uang untuk bapak, uang makan dan bensin yah, nanti habis kampanye ini saat Pemilu 9 April besok tolong coblos partai saya.

Matur nuwun …”

Ternyata, yang nyogok dan yang menerima sogokan kena laknat Rasul (artinya: didoakan jauh dari rahmat Allah). Namun itulah yang nyata terjadi pada masa kampanye saat ini.

Fenomena ini sangatlah disayangkan, karena dengan adanya hal tersebut dapat menghancurkan citra demokrasi yang katanya di anut oleh Indonesia. Bukan karena itu saja dengan adanya hal tersebut maka akan membuat hancurnya kepercayaan dan  moral masyarakat. Dengan demikaian dapat kita simpulkan bahwa money politic adalah bomerang yang dapat menghancurkan sisitem pemerintahan secara perlahan dari dalam. Tanpa disadari maka akan muncul statemen yang mengatakan bahwa siapa yang memiliki uang ia akan menjadi pemimpin.

Sikap pragmatis masyarakat dalam menghadapi pemilu, kadang kala dimanfaatkan oleh para caleg (calon anggota) legislatif. Tidak jarang para caleg ‘menghalalkan’segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu untuk mendapatkan suara terbanyak hinggamereka terpilih menjadi anggota legislatif. Salah satunya dengan semakin menguatnya budaya transaksional antara caleg dengan masyarakat.

Saat musim kampanye tiba, hampir semua para caleg mendadak jadi orang yang begitu dermawan. Memberikan infak untuk pembangunan mesjid atau ikut memfasilitasi perbaikan jalan. Yang biasanya tidak pernah ikut pengajian, jadi rajin datang ke majlis ta’lim sambil membawa “hadiah”dadakan.

jual beli suara dalam pilkada lebih besar bahaya dan mudaratnya bagi umat karena perilaku pejabat yang dipilih akan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak --baik yang menerima uang suap maupun yang tidak. Beda halnya suap menyuap antara pemilik motor/mobil dan polisi lalu lintas atau jaksa/hakim dan terdakwa yang dampaknya hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perkara saja. Yang inipun termasuk dosa besar dalam Islam.